Gubernur Tanyakan Nasib Otsus Papua Ke Presiden

JAYAPURA- Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan perdana dengan seluruh gubernur dan Kapolda di Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bersama Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/11).

Dalam kesempatan ini, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH sempat menyakan kepada Presiden Jokowi tentang nasib Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Aceh.

 “Gubernur sempat menyampaikan pertanyaan kepada Presiden Jokowi, bagaimana nasib Otsus Papua dan Aceh,” kata Juru Bicara Gubernur, Lamadi de Lamato kepada Cenderawasih Pos, tadi malam.

 Hanya saja, kata Lamadi De Lamato, pertanyaan ini tidak langsung dijawab oleh Presiden Jokowi tentang UU Otsus Bagi Provinsi Papua. “Presiden Jokowi tidak bisa langsung menjawab, mungkin akan ada pertemuan langsung seara tersendiri. Itu yang disampaikan gubernur,” ujarnya.

Hanya saja, Gubernur Lukas Enembe menyampaikan apresiasi terhadap digelarnya Rapat Kerja Nasional Kabinet Kerja dengan tema Sinergisitas Penyelenggaraan Pemerintahan ini, karena sejalan dengan kebijakan dan berbagai terobosan yang dilakukan di Papua.

 “Beliau menilai sangat positif, karena yang dialami dan dirasakan oleh gubernur, kebijakan yang sifatnya cepat, tapi birokrasi dibawah tidak cepat merespon, apalagi  sejalan dengan Gubernur,” katanya.

Bahkan, kata Lamadi, Gubernur merindukan gerak cepat yang dilakukan Presiden Jokowi bisa dilakukan di Papua, yang dapat direspon dengan cepat oleh jajaran biorkasi dibawahnya.

Yang jelas, lanjut Lamadi, pertemuan itu, dinilai Gubernur sangat positif bagi daerah, termasuk bagi Provinsi Papua terhadap langkah-langkah dan program Presiden Jokowi.

 “Ya, itu tentu saja karena Presiden menganggap bahwa Gubernur sebagai tangan kanan Presiden, sedangkan kabinet kerja adalah tangan kiri Presiden dalam kabinet, sehingga bisa bersinergi dalam melakukan percepatan pembangunan khususnya di daerah termasuk di Papua,” katanya.

Bahkan, Gubernur mengharapkan agar program – program yang akan dilakukan Presiden yang disampaikan dalam rakornas itu bisa dirasakan hingga ditingkat bawah atau daerah secara simultan, sehingga Gubernur yakin pembangunan di daerah bisa bertumbuh dengan cepat.

Rakernas Gubernur Se-Indonesia dan pertemuan Gubernur  dengan Presiden di Istana Negara ini, kata Lamadi, membahas apa yang dilakukan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pemerintahannya.

 Presiden Jokowi meminta kepada gubernur seluruh Indonesia untuk bisa saling bekerjasama mempekuat kebijakan presiden dalam berbagai bidang, salah satunya ijin yang menghambat di daerah, dengan membuka pelayanan terpadu satu pintu.

“Prinsipnya kebijakan-kebijakan guberur, itu tidak perlu lagi melalui hal-hal yang sifat koordinasi yang sifatnya bertele-tele yang akan menghambat proses pembangunan di daerah,” imbuhnya. (bat)

 

Gubernur Harap Pangdam Lakukan Pendekatan Kesejahteraan

Gubernur bersama Mayjen TNI Christian Zebua, Pangdam Mayjen TNI Fransen Siahaan, Wakil Gubernur Klemen Tinal, SE, MM dalam lepas sambut Pangdam

JAYAPURA-Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, mengapreasiasi terhadap mantan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Drs Christian Zebua, MM yang telah melakukan pendekatan secara manusiawi atau pendekatan kesejahteraan terhadap masyarakat di Papua, selama 2,1 tahun bertugas.

 Untuk itu, Gubernur mengharapkan Pangdam yang baru, Mayjen  TNI Fransen G Siahaan, SE untuk dapat terus melakukan pendekatan kemanusiaan dalam melaksanakan tugas di Papua.

 Gubernur mengakui sangat terkesan dengan Mayjen TNI Christian Zebua yang merupakan orang pertama yang menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Papua.

 “Pak Christian Zebua, orang yang pertama menyampaikan permintaan maaf, karena memang sejarah Papua sejak integrasi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sampai saat orde baru. Itu bagi masyarakat Papua sebagai sejarah yang kelam dan banyak yang merasakan penderitaan dibawah kepemimpinan orde baru,” kata Gubernur dalam malam Lepas Sambut Pangdam XVII/Cenderawasih, Jumat malam.  

Apalagi, pernyataan minta maaf itu disampaikan mantan Pangdam XVII/Cenderawasih itu di kampungnya ketika menghadiri sebuah acara gereja.

“Jadi, ini luar biasa, saya hadir disana, karena pada acara itu, Panglima menyampaikan permintaan maaf kepada orang Papua. Saya bilang ini orang baik. Saya lihat pak Christian seperti itu,” ujar Gubernur didampingi Ny Yulce Enembe yang juga memberikan kesaksian.

Untuk itu, Gubernur atas nama Pemprov Papua dan masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Mayjen TNI Christian Zebua yang telah melaksanakan tugas dengan baik di Tanah Papua.

Lebih lanjut, dalam 2,1 tahun, Mayjen Christian Zebua telah merangkul masyarakta Papua dengan pendekatan manusia, termasuk kepada saudara-saudara yang berseberangan.

Gubernur juga berupaya terus merangkul mereka yang berseberangan untuk kembali membangun bersama-sama di Papua untuk kesejahteraan. “Mereka tidak punya apa-apa. Itu yang motif selain saya sebut sebelumnya kriminal. Ini pendekatan yang harus dilakukan, Mayjen Christian saya harap bisa lanjutkan dan bisa kompak selalu yang apa yang menjadi kebijakan bapak, dalam tufoksinya saya siap memback up,” ujarnya.

Untuk itu, Gubernur mengharapkan Pangdam yang baru untuk terus melanjutkan kerjasama yang baik dan telah terjalin selama ini.

 Gubernur menegaskan pihaknya berkomitmen agar rakyat Papua sejahtera, sehingga ia meminta dukungan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk bisa bersama-sama mewujudkan hal itu.

“Saya lebih fokus orang bicara ekonomi, jika bicara politik tidak usah, karena tidak akan memberikan kesejahteraan. Itu yang saya bicara dimana-mana. Mohon dukungan semua, ya mungkin tugas tidak ada batasan yang diberikan negara kepada kita, tapi semaksimal mungkin untuk bekerja dengan baik, sehingga akan menjadi ketenangan bagi masyarakat,” imbuhnya.

 Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G Sihaan, SE memperkenalkan diri bersama dengan istrinya, Ny Bertha Panjaitan.

Pangdam yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Divisi Infantri Satu Kostrad di Cilodong ini mengatakan bakal terus melanjutkan yang telah dilakukan Mayjen TNI Christian Zebua yang melakukan pendekatan kebudayaan, agama, kesejahteraan dan kesetaraan.

“Itu sudah saya renungkan sejak menerima amanah selaku Pangdam, tidak henti-hentinya merenungkan tentang metode dan kebijakan yang dibuat oleh Mayjen Christian Zebua. Ini sungguh luar biasa, dibalik itu saya terus mengevaluasi dan akan saya lanjutkan,” katanya.

Pihaknya berharap semua kebijakan dan metode pendekatan yang dilakukan pada masyarakat Papua, sesuai dengan motto Kodam XVII/Cenderawasih yakni Kesatria Pelindung Rakyat.

 “Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Mayjen Christian Zebua menjadi payung hukum sehingga saya mempunyai visi Kodam XVII/Cenderawasih yang profesional bersama rakyat Papua, Kodam akan kuat, tanpa dukungan rakyat maka Kodam tidak ada apa-apanya,” ujarnya.

 Pangdam sebelumnya juga pernah menjabat Dandim di Timika, kemudian menjabat Danrem di Sorong. “Amanah yang saya diterima ketiga kalinya, saya diamanahkan kembali menjadi Pangdam, sehingga dengan pengalaman itu maka saya katakan kembali kampung. Jadi, Papua saya rasakan sebagai kampung saya,” imbuhnya.

Kapolda Papua, Irjen Pol Drs Yotje Mende, SH, Mhum mengakui bahwa selama ini hubungan dengan Kodam dibawah Panglimanya, Mayjen TNI Christian Zebua tercipta kebersamaan.

“Selama Christian disini, betul-betul kami merasa ada kedamaian, kebersamaan, kemitraan antara Polri dan TNI termasuk AU dan AL, semua penuh ke damaian. Jadi, kami tentunya apa yang telah dilakukan, tentunya mengamankan masyarakat Papua,” tambahnya.

Mantan Pangdam,  Mayjen TNI Christian Zebua menyampaikan selama menjadi Pangdam sangat terkesan dengan Papua.

“Kesan saya yang pertama bahwa masyarakat Papua adalah masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang punya kehormatan, yang sebenarnya lembut hatinya.  Mereka takut Tuhan, itu paling utama yang saya rasakan,” katanya.

  Ia juga terkesan karena Gubernur sebagai anak koteka berkomitmen kuat untuk membangun kesejahteraan rakyat Papua dan mengenalkan diri kepada Tuhan dimana buktinya 10 persen dana Otsus digunakan untuk lembaga keagamaan, yang tidak ada di daerah lain.

“Saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan terima kasih dan penghormatan yang tinggi kepada Gubernur, forkompinda, bupati/walikota dan seluruh masyarakat atas segala dukungan selama dinas di sini,” katanya.

Christian Zebua menambahkan saat menjadi Pangdam, ia dan banyak prajuritnya melakukan hal yang mungkin menyakiti hati rakyat dan banyak kekurangan, sehingga ia menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur dan seluruh rakyat Papua.

“Karena semata-mata prajurit ada untuk rakyat. Prajurit saya kadang melakukan tindakan keras dan tegas sampai menghilangkan nyawa saudara-saudara kita yang berbeda paham, itu karena kasih. Bukan karena benci atau tidak suka, kenapa saya katakan membunuh karena kasih? Ia membunuh karena membela dan melindungi dan membela saudara-saudara mereka yang tidak bersenjata karena mereka mengganggu mereka, tidak ada satu pun penyerangan ke daerah posisi-posisi dari saudara yang berbeda paham,” paparnya.

Christian Zebua mengakui sebenarnya pihaknya mengetahui keberadaan mereka yang berseberangan, namun tidak melakukan penyerangan, selama mereka tidak menyakiti hati rakyat.

“Selama tidak menyakiti dan mengganggu masyarakat, kami biarkan dan kami doakan mereka   turun dan bergabung dengan masyarakat membangun Papua,” jelasnya.

Mayjen Christian Zebua kembali meminta maaf jika ada beberapa saudara-saudara kehilangan saudaranya, karena prajuritnya harus bertindak tegas dan keras. “Sekali lagi, itu semata-mata untuk melindungi rakyat. Saya berharap Papua maju, diberkati Tuhan,” imbuhnya.

 Dalam lepas sambut ini, Jurnalis Papua menyerahkan buku tentang sepak terjang Mayjen TNI Christian Zebua selama menjabat Pangdam XVII/Cenderawasih dan komentar masyarakat, yang diwakili salah satu penulis Angel Bertha Sinaga, Pimred Pasifik Post.

 Dalam acara lepas sambut Pangdam XVII/Cenderawasih ini, dihadiri Wakil Gubernur, Klemen Tinal, SE, MM, Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, unsur Forkompinda, Presiden GIDI, Pdt Dorman Wandikbo dan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh gereja dan lainnya. (bat)

Gubernur Tolak Program Transmigrasi Pemerintahan Jokowi

Gubernur Lukas Enembe, SIP, MH didampingi Kepala Bappeda DR Muhammad Musa'ad MSi

JAYAPURA-Rencana Pemerintah dibawah Presiden Joko Widodo yang akan melakukan program transmigrasi di Papua, tampaknya ditolak dengan keras oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH.

 Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyatakan akan membuka lagi proyek transmigrasi di Papua karena memiliki wilayah yang luas.

“Khusus untuk bicara transmigrasi, Papua dalam empat tahun terakhir sudah tutup untuk program transmigrasi, Papua tidak bisa terima transmigrasi,” tegas Gubernur Lukas Enembe usai melantik Wakil Bupati Boven Digoel di Sasana Krida, Sabtu (1/11).

 Penolakan Gubernur terhadap rencana program transmigrasi di Papua ini beralasan, lantaran menurutnya, orang Papua sendiri masih belum siap, masih terbelakang, masih miskin, sehingga pemerintah diminta untuk tidak lagi menambah masalah lagi dengan mendatangkan yang miskin ke Papua.

 “Jangan bikin masalah lagi dengan mendatangkan yang miskin itu kesini, untuk apa lagi itu?,” ketusnya.

Menurutnya, jumlah penduduk di Provinsi Papua yang sedikit saja, masih belum mampu membuat mereka lebih baik, sehingga ia menolak untuk mendatangkan lagi dengan program transmigrasi dari pemerintah.

Itulah sebabnya, lanjut Gubernur, memang belum bisa mendatangkan transmigran ke Papua, karena justru akan membawa masalah yang baru.

“Jadi, transmigrasi tertutup untuk Papua, meski tanahnya luas, namun tanahnya yang luas itu namun tidak bisa untuk proyek transmigrasi, karena orang Papua punya tanah itu komunal, sudah dimiliki semua, tidak ada yang kosong disini,” paparnya.

 Gubernur menegaskan agar pemerintah tidak membuat masalah baru dengan program transmigrasi di Papua, karena akan banyak migrasn masuk lagi ke Papua dari berbagai pulau di Indonesia, sehingga membuat orang Papua akan tersisih dan mereka akan menjadi minoritas dalam tanah mereka, menjadi miskin yang luar biasa dan akan menjadi pengemis.

“Saya kurang tahu, apakah ini akan memicu konflik, sehingga oleh karena kebijakan pemerintahan Jokowi untuk program transmigrasi dihentikan. Tidak boleh lagi ada program transmigrasi di Papua,” tandasnya.  

Gubernur mengatakan jika ada program transmigrasi, mestinya dilakukan transmigrasi lokal di Papua sendiri dalam upaya memajukan kesejahteraan rakyat Papua.

Bahkan, jika perlu pemerintah membiayai program transmigrasi lokal di Papua itu.  “Buatkan mereka rumah, taruh mereka ditempat yang bagus, kasih honor supaya bisa membangun, tanah-tanah mereka digarap siapkan tanah-tanah pertanian, beli oleh pemerintah pusat, jangan buat program transmigrasi baru lagi di Papua,” jelasnya.

Gubernur kembali  menegaskan bahwa program Jokowi yang namanya Transmigrasi tidak boleh ada di Papua.

Apalagi, ujar Gubernur Lukas Enembe, sudah empat  tahun program transmigrasi tidak boleh masuk ke Papua, sehingga dalam kebijakannya,  Gubernur Lukas Enembe juga melanjutkan program bahwa  tidak boleh lagi ada program transmigrasi masuk ke Papua.

“Itu tidak boleh, orang Papua yang miskin saja dibuat mereka beli lahan mereka, siapkan rumah, transmigrasi lokal saja, kirim dana untuk program itu. Jangan kirim program bodoh yang akan berdampak tidak bagus di Papua, itu yang kami minta,” pungkasnya.  (bat)

Gubernur Tolak Pemekaran Provinsi di Papua

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH

Mendagri Jangan Bicara Sembarang Soal Pemekaran

JAYAPURA-Rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri yang akan memprioritaskan pemekaran terutama pemekaran provinsi, tampaknya ditolak dengan tegas oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah memprioritaskan memprioritaskan pemekaran wilayah di Papua.

Inti dari pemekaran wilayah tersebut menurut Tjahjo adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Kemendagri bertekad untuk memekarkan wilayah di Papua, minimal akan ada satu atau dua provinsi baru di sana.

Gubernur Papua, Lukas Enembe terang-terangnya menolak rencana pemekaran wilayah di Provinsi Papua ini.

 “Soal pemekaran, disini ada UU Otsus, pemerintah harus mengerti itu. Disini bukan diberlakukan undang-undang secara nasional, disini berlaku UU Otsus, kewenangan ada di pemerintah provinsi, dan lembaga-lembaga seperti DPRP, MRP, harus mendapatkan persetujuan mereka. Jangan pusat drop sembarang,” tegas Gubernur Lukas Enembe, usai melantik Wakil Bupati Boven Digoel di Sasana Krida Kantor Gubernur, Sabtu (1/11).

Apalagi, ungkap Gubernur, pemekaran yang terjadi, dampaknya ke depan adalah yang menikmati bukan orang Papua, bukan kesejahteraan yang didapatkan dan dinikmati oleh orang Papua.  

Gubernur mengatakan bahwa sampai hari ini, implementasi pelaksanaan Undang-undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001, dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke Papua hanya transit sebentar saja, kemudian keluar lagi. 

Secara tegas, Gubernur mengatakan bahwa pemekaran tidak menjawab persoalan berbagai di Papua. “Tidak ada lagi pemekaran di Papua.   Itu ada mekanismenya, jangan seenaknya bicara pemekaran,” katanya.

Soal pemekaran kabupaten, Gubernur menegaskan bahwa pihaknya menyetujui usulan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang disetujui oleh  DPRP dan MRP.

“Jadi, itu tidak bisa. Masyarakat masyarakat siapa? Jika disuruh referendum untuk menguji masyarakat mau pemekaran, pasti mereka katakan tidak, pasti itu elit-elit politik atau kelompok-kelompok yang kalah politik yang berjuang ke Jakarta,” katanya.

 Untuk itu, Gubernur meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk tidak berbicara sembarangan soal pemekaran di Papua.

“Mendagri jangan bicara sembarang.  Masyarakat siapa, mereka yang pergi itu elit politik dan yang kalah berjuang atau sakit hati sehingga mengusulkan pemekaran agar dia dapat menjadi bupati atau gubernur disitu.

Jadi, saya katakan Tidak boleh ada lagi program apapun pemekaran di Papua. Kalau adapun itu, adalah persetujuan Gubernur, MRP dan DPRP,” jelasnya.

Gubernur mengakui sudah mengeluarkan SK untuk pembentukan Desk Pemekaran, sehingga akan mengkaji dan menyusun pergub persyaratan-persyaratan pemekaran itu.

“Soal pergubnya, itu nanti Desk Pemekaran yang siapkan,” katanya.  

Untuk itu, Gubernur meminta agar program pemerintahan Jokowi tidak aneh-aneh di Papua.

“Jadi, saya pikir program Jokowi jangan aneh-aneh di Papua. Disini Otsus titik. Kewenangan ada di UU Otsus, jangan terapkan UU nasional di Provinsi Papua. Jangan bikin masalah,” tandasnya lagi.

Soal alasan pemekaran itu untuk kesejahteraan rakyat Papua? Gubernur menambahkan bahwa pemekaran bukan solusinya, apalagi banyak dana masuk namun rakyat tidak sejahtera dan hanya dinikmati oleh elit-elit politik saja. (bat)