Papua Ingin Perluas Kerjasama Dengan Yamagata

Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP menyerahkan cinderamata kepada Wagub Yamagata Prefectur Jepang, Tomosuki Hosoya.

Wakil Gubernur Yamagata dan DPR Kunjungi Papua

JAYAPURA-Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua ingin memperluas kerjasama dengan pemerintah Yamagata Prefecture Jepang yang telah menjalin kerjasama dalam bentu ‘Sistem Region Program’ atau program provinsi kembar.

  Hal itu disampaikan Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen saat menerima kunjungan Wakil Gubernur Yamagata, Tomosuki Hosoya didampingi Wakil Ketua DPR Yamagata bersama beberapa anggotanya dan veteran serta perwakilan kedutaan besar Jepang di Jakarta, dalam pertemuan di ruang rapat Sekda, Senin (10/11). Apalagi, kata Sekda Hery Dosinaen, dari catatan Pemerintah Indonesia bahwa kerjasama dua provinsi ini dinilai sangat bagus dan cukup tinggi sehingga perlu ditingkatkan.

 Bahkan, untuk meningkatkan kerjasama ini, pihaknya menginginkan adanya revisi kembali MoU antara Pemprov Papua dan Yamagata, sehingga kerjasama lebih luas.

 “Kerjasama Papua dengan Pemerintah Yamagata Jepang ini, sudah berlangsung 20 tahun, sehingga kami ingin memperluas kerjasama ini,” kata Sekda Hery Dosinaen.

 Sejak tahun 1994,  Pemerintah Provinsi Papua (saat itu Irian Jaya) dan Pemerintah Yamagata Prefecture Jepang telah menjalin kerjasama dalam bentuk “Sister Region Program” (program provinsi kembar) berdasarkan kebutuhan masing-masing serta hubungan dan semangat kerjasama antar bangsa. 

 Hal ini didasarkan atas Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Republik Indonesia dan Pemerintah Prefecture Yamagata Jepang mengenai kerjasama Provinsi-Prefecture Bersaudara yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Dati I Irian Jaya Drs. J. Pattipi dan Gubernur Pemerintah Prefecture Yamagata, Takahashi Kazuo, kala itu.

 Program yang telah disepakati untuk dikembangkan dalam rangka kerjasama tersebut adalah meliputi bidang-bidang pendidikan, industri, ilmu pengetahuan, teknik, pertanian dan pariwisata serta kebudayaan.

 “Kerjasama ini, sudah berlangsung 20 tahun, termasuk rencana membuka kembali pengiriman tenaga kerja ke Jepang,” imbuhnya.

 Dalam pertemuan yang berlangsung hampir satu jam ini, Sekda Papua Hery Dosinaen, didampingi Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana D Wanggai, Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua, Jhon Way, SHut, MSi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Drs Yan Piet Rawar dan Karo Humas dan Protokol, Drs FX Mote, MSi. 

 Sementara itu, Wakil Gubernur Yamagata, Tomosuki Hosoya dalam pertemuan ini menyampaikan terima kasih atas sambutan delegasi dari Pemprov Yamagata Jepang.

Hosoya mengatakan tahun ini adalah tahun dimana 20 tahun perjanjian Kota Kembar antara provinsi Papua dan Provinsi Yamagata. “Kami ucapkan kepada Gubernur Papua karena hubungan antara kedua provinsi dilakukan dengan penuh antusias,” katanya.

Pihaknya menyadari bahwa hubungan kedua provinsi telah terjalin antara jiwa dengan jiwa yang bermula dari pengumpulan tulang-tulang Yamagata yang telah gugur di Papua.

 Menurutnya, saat ini, Provinsi Papua telah banyak menerima kedatangan delegasi Yamagata, begitu sebaliknya bahwa Provinsi Yamagata telah menerima kurang lebih 70 orang melakukan training teknologi yang belajar dan menerima kedatangan kelompok belajar misi budaya  serta pejajar SMU dari Provinsi Papua sehingga bertumbuh kembang menjadi hubungan persahabatan yang jauh lebih luas.

“Hari ini,  kami menyampaikan terima kasih dari hati yang tulus, berkat bantuan dari Gubernur Papua dalam merealisasikan misi kami,” katanya.

Hosoya mengharapkan agar hubungan persahabatan antara provinsi Papua dan Provinsi Yamagata akan tercipta saling pemahaman dan pengertian serta kerjasama yang lebih luas lagi di masa mendatang.

 Rombongan dari Pemerintah Yamagata Jepang ini, juga mengagenakan kunjungannya kepada pimpinan DPR Papua. (bat)

Pemprov Tahan Gaji Tiga Oknum Pegawai

Kepala BPKAD Papua, Benyamin Arisoy, SE, MSi

JAYAPURA-Adanya instruksi Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,SIP, MH agar gaji pegawai di lingkungan Pemprov Papua yang malas masuk kerja berbulan-bulan agar ditangguhkan atau dihentikan, tampaknya siap ditindaklanjuti oleh Badan Pengelola Keuangan dan  Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua.

 Bahkan, Kepala BPKAD Provinsi Papua, Benyamin Arisoy, SE, MSi menegaskan pihaknya siap untuk menindaklanjuti penghentian atau penangguhan gaji dari oknum PNS yang tidak masuk berbulan-bulan itu.

 Hanya saja, untuk penghentian atau penangguhan gaji oknum PNS yang jarang masuk itu, jelas Kepala BPKAD Benyamin Arisoy, pihaknya sangat tergantung laporan atau penyampaikan dari pimpinan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

 “Ya, kami sangat tergantung dari pimpinan SKPD, karena sistem pengendalian internal itu ketika mengetahui pengawai yang tidak pernah masuk, sudah pindah dan lainnya, yang gajinya belum dikeluarkan, maka ketika kami mendapatkan informasi itu maka kami menyesuaikan untuk menangguhkan atau menghentikan gajinya. Jadi, kami tergantung dari pimpinan SKPD atau pengguna anggaran,” jelas Benyamin Arisoy usai pembukaan acara Pelatihan Pengelolaan Administrasi Gaji di Lingkungan Pemprov Papua di Aula Dinas Kominfo, Senin (10/11).

 Ditanya apakah sudah ada yang dilakukan penahanan atau penangguhan gaji PNS? Benyamin Arisoy mengakui bahwa sudah ada 3 SKPD yang menyampaikan untuk menahan atau menangguhkan atau gajinya tidak dibayarkan.

 “Kami lihat ada 3 SKPD yang menyampaikan itu jadi. Ya, kurang lebih ada 3 pegawai yang karena tidak aktif, dihentikan saja,” kata Benyamin Arisoy.

 Dengan adanya penyampaian dari SKPD itu, imbuh Benyamin Arisoy, pihaknya tentu saja langsung melakukan penangguhan atau penahanan gaji oknum pegawai tersebut.  

“Begitu kami mendapatkan informasi yang dari SKPD, maka kami langsung memerintahkan untuk dilaksanakan,”  imbuhnya.

 Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam apel gabungan minggu lalu, mengancam akan menghentikan gaji pegawai yang tidak pernah masuk kerja, namun terus menerima gajinya tersebut.

“Jadi, pegawai yang selama ini tidak masuk, semua sepakat ini lewat keputusan Gubernur, akan dihentikan gajinya,” tegas Gubernur.

Bahkan, Gubernur meminta kepada pimpinan SKPD untuk melakukan penertiban dan menginventarisasi pegawai yang masih sering mbolos kerja dan tidak masuk dalam jangka waktu lama tanpa keterangan yang jelas tersebut.

“Nanti dari inventarisasi pegawai itu, pak Sekda dengan tim untuk menerima laporan dari SKPD, siapa-siapa yang belum pernah masuk sampai berbulan-bulan, ada keputusan gubernur untuk menghentikan gaji mereka kembalikan ke kas negara,” imbuhnya. (bat)

Gubernur MInta SKPD Siapkan Kaderisasi Birokrasi

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH didampingi Kepala Bappeda DR Muhammad Musaad MSi

JAYAPURA-Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH meminta agar pimpinan SKPD menyiapkan kaderisasi birokrasi pada semua SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Papua.

 “Jadi, ini perlu kadirasi birokrasi harus berjalan dengan baik. Ini disiapkan untuk pemimpin-pemimpin ke depan,” kata Gubernur Lukas Enembe, baru-baru ini.

Bahkan, Gubernur meminta kepada pimpinan SKPD agar dalam proses penyusunan APBD dapat melibatkan semua staff yang ada dibawahnya, sebagai bagian dari proses kaderisasi dalam birokrasi.

Apalagi, lanjut Gubernur, dalam penyusunan APBD itu, tahapan prosesnya mulai dari bawah yang melibatkan semua yang ada di SKPD, sehingga semua pegawai memahami proses penyusunan APBD.

“Jangan kepala atau pimpinan SKPD kerja sendiri, atau memakai konsultan, hanya untuk kejar waktu. Saya minta semua SKPD besok tahun 2015  ke 2016, semua SKPD memahami proses penyusunan APBD,” katanya.  

Menurutnya, pejabat eselon IV dan III dan semua orang pegawai harus mengetahui dan tidak boleh ada yang tidak tahu dalam penyusunan APBD ini.

“Pengalaman beberapa tahun terakhir, penyusunan dilakukan oleh konsultan atau SKPD tertentu. Ini tidak boleh, kita sudah kembalikan fungsi dari SKPD, ada Bappeda, BPKAD, proses penyusunan APBD harus diketahui semua staff eselon IV dan eselon III dan tim TAPD yang dibentuk,” tandasnya.

Gubernur menambahkan bahwa PNS di lingkungan Pemprov Papua agar bertugas dengan baik, karena tentu saja bertugas di provinsi ini berbeda dengan provinsi yang lain.

 “Pemahaman terhadap provinsi ini harus berbeda dengan provisi lain dari berbagai permasalahan dan masalah sosial harus dipahami. Pasti berbeda dengan provisi lain. Jadi, menjadi contoh dan teladan untuk masyarakat,” imbuhnya. (bat)

Gubernur Warning Pimpinan SKPD

Lukas Enembe, SIP, MH

JAYAPURA-Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH kembali mewarning atau memberikan peringatan kepada kepala atau pimpinan Satuan Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Papua, tertama dalam menciptakan hubungan baik di lingkungan kerjanya. 

 “Ini sangat penting, kepada pimpinan SKPD untuk ciptakan hubungan baik dengan semua staff, kaena staff itu akan membantu tugas-tugas besar kita,” kata Gubernur Lukas Enembe, baru-baru ini.

Hubungan kerja yang baik di lingkungan SKPD ini, kata Gubernur, perlu terus dijaga dan dipertahankan, sehingga tidak mempengaruhi produktivitas kerja.

 Gubernur mengungkapkan bahwa bisa saja kepala SKPD atas kebijakannya yang dirasakan merugikan oleh para staffnya. “Ya, bisa saja kepala SKPD ini bisa dicaci maki di luar. Siapa yang tahu jika kepala SKPD itu dicaci maki di luar,” katanya.

Gubernur mengatakan bahwa kebanyakan menjadi pemimpin itu selalu dijelekan, bahkan hanya beberapa orang saja yang memberikan pujian yang baik kepada pemimpin.

 Namun, bagi Gubernur, caci maki yang dialamatkan kepadanya dianggap biasa. “Dari empat juta penduduk Papua mencaci maki guberur itu biasa. Jadi, bagaimana membuat senang staff, kalau kita lurus-lurus jalan sendiri-senidri makan sendiri, ya sudah staff bisa mencaci maki kita,” katanya.

 Gubernur mengharapkan agar senantiasai tercipta hubungan baik dengan staff dan terus menjaga kekompakan dalam menjadi birokrat di lingkungan Pemprov Papua.

 “Jika ko hidup sendiri, makan sendiri, semua kegiatan ko ambil semua, itu akan membuat tidak bagus,” tandasnya.

Ditambahkan, pimpinan SKPD harus menata staff dalam kekompakan dan kebersamaan, saling berbagai rasa, karena jika tidak maka pimpinan SKPD tidak akan didukung oleh staffnya. “Jika terjadi itu, percuma jadi pemimpin. Ada atasan, pasti ada bawahan,” pungkasnya. (bat)

DPD PAI Papua Juara Umum Lomba Anggrek Nasional

Ibu Wapres RI, Ny Mufidah Jusuf Kalla, bersama Ketua DPD PAI Papua, Ny Yolanda Tinal berpose sambil membawa tropi juara umum nasional lomba anggrek, di Makassar

Ketua DPD PAI Papua, Ny Yolanda TInal menunjukan tropi dan bunga anggrek  juara umum nasional lomba anggrek di Makassar

MAKASSAR- DPD PAI  Provinsi Papua keluar sebagai juara Umum Perlombaan Anggrek tingkat Nasional yang digelar dalam rangkaian acara Hari Pangan Sedunia (HPS) Ke-34 dan Pekan Flori Flora Nasional 2014 di RTH Maccini Sombala, Makassar, Sulawesi Selatan.

 Dalam lomba yang digelar oleh DPP PAI Pusat bekerjasama dengan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura ini, diikuti 34 provinsi dari seluruh Indonesia.

 Tidak tanggung-tanggung, DPD PAI Papua langsung menyabet tujuh gelar juara dalam ajang lomba anggrek tingkat nasional ini.

Trophy juara umum langsung di serahkan Ketua DPP PAI Pusat Ny Mufidah Jusuf Kalla kepada Ketua DPD PAI Provinsi Papua,  Ny. Yolanda Tinal.

 Juara Umum yang di raih DPD PAI Papua membuktikan bahwa Kepengurusan DPD PAI Papua periode 2014 – 2018 yang sangat konsen untuk terus menumbuhkan kecintaan dalam membudidayakan tanaman Anggrek yang tergolong sebagai tanaman istimewa, bahkan juga mengeksplorasi beragam spesies Anggrek Papua sebanyak kurang lebih 3000-an spesies yang tersebar di hutan – hutan seluruh Papua.

Dalam lomba yang mempertandingkan 92 nomor anggrek yang berasal dari berbagai tempat di Indonesia.

Dalam lomba ini tanaman dikelompokkan dalam 5 seksi dan 19 kelas, dari keseluruhan peserta lomba ini ada kelas yang tidak diikuti oleh satu anggrek peserta lomba (Phalaenopsis Spesies) dan ada juga kelas yang peserta cukup banyak.

Oleh karena itu pada saat penjurian diputuskan ada kelas yang dipisahkan menjadi 2 (dua) spesies. Seksi A Dendrobium, Kelas Dendrobium Hibrida tipe tanduk/keriting turunan section Spathulata, pemenangnya 19-4 Dendrobium Burana Twist) DPD PAI Papua.

 Selain itu, Dendrobium hibrida yang tidak termasuk kategori atas, pemenangnya 12-2 Dendrobium Roy Tokunaga (Dendrobium atroviolaceum X Den Johnsoniae)  Seksi B Phaleonopsis, Kelas Phaleonopsis standart warna campuran, segala ukuran, Pemenangnya  10 -15 (phaleonopsis Fuller Sunset) DPD PAI Papua dan kelas Phaleonopsis tipe multiflora dengan tangkai bunga bercabang, pemenangnya 12-1  (phaleonopsis I-Hsin sun – beauty) DPD PAI Papua.

Seksi C. Vandaceous, Vanda strapleaf dengan diameter bunga >4 cm, pemenangnya 10 -12 Vanda Gordon Dillon diraih DPD PAI Papua Seksi D. Hibrida lain – lain, Hibrida lain 12-8 (Grammatophyllium stapeliiflorum) diraih DPD PAI Papua Seksi E. Anggrek Spesies.  Dan pemenangnya Dendrobium Spesies pemenangnya 10 -8 (dendrobium Lasiantera) DPD PAI Papua.

 Dalam lomba ini, para juri lomba berasal dari DPP PAI Pusat atas nama Irawati, Novianto, Untung Santoso, Khessy Manuputy dan Ramani Yudha Prasetya.  Juara Umum  Dendrobium Roy Tukunaga DPD PAI Papua.

“Kami dapat juara umum bukan hal mudah karena kami melawan 34 provinsi dari seluruh Indonesia dengan berbagai juara kami dapat juga,” ujar Ketua DPD PAI Papua, Ny Yola Tinal di sela – sela kegiatan Rapat  Paripurna Nasional  (Raparnas) DPP PAI dalam rangka menentukan Calon Tuan Rumah pelaksanaan MUNAS PAI.

 Dalam raparnas itu, Provinsi Papua merupakan calon kuat yang akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Munas PAI tahun 2015, yang akan di tetapkan dalam rapat pengurus DPP PAI Pusat.

Istri Wakil Presiden RI, Ny Mufidah Yusuf Kalla yang juga Ketua DPP PAI mengapresiasi kemenangan DPD PAI Papua dengan mendapatkan juara Umum.

 “Kami berharap agar koleksi anggrek spesies Papua perlu di lestarikan, juga untuk para petani dan masyarakat Papua harus menyadari bahwa budidaya anggrek juga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga,” imbuhnya.  (bat)