Gubernur Tolak Program Transmigrasi Pemerintahan Jokowi

Gubernur Lukas Enembe, SIP, MH didampingi Kepala Bappeda DR Muhammad Musa'ad MSi

JAYAPURA-Rencana Pemerintah dibawah Presiden Joko Widodo yang akan melakukan program transmigrasi di Papua, tampaknya ditolak dengan keras oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH.

 Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyatakan akan membuka lagi proyek transmigrasi di Papua karena memiliki wilayah yang luas.

“Khusus untuk bicara transmigrasi, Papua dalam empat tahun terakhir sudah tutup untuk program transmigrasi, Papua tidak bisa terima transmigrasi,” tegas Gubernur Lukas Enembe usai melantik Wakil Bupati Boven Digoel di Sasana Krida, Sabtu (1/11).

 Penolakan Gubernur terhadap rencana program transmigrasi di Papua ini beralasan, lantaran menurutnya, orang Papua sendiri masih belum siap, masih terbelakang, masih miskin, sehingga pemerintah diminta untuk tidak lagi menambah masalah lagi dengan mendatangkan yang miskin ke Papua.

 “Jangan bikin masalah lagi dengan mendatangkan yang miskin itu kesini, untuk apa lagi itu?,” ketusnya.

Menurutnya, jumlah penduduk di Provinsi Papua yang sedikit saja, masih belum mampu membuat mereka lebih baik, sehingga ia menolak untuk mendatangkan lagi dengan program transmigrasi dari pemerintah.

Itulah sebabnya, lanjut Gubernur, memang belum bisa mendatangkan transmigran ke Papua, karena justru akan membawa masalah yang baru.

“Jadi, transmigrasi tertutup untuk Papua, meski tanahnya luas, namun tanahnya yang luas itu namun tidak bisa untuk proyek transmigrasi, karena orang Papua punya tanah itu komunal, sudah dimiliki semua, tidak ada yang kosong disini,” paparnya.

 Gubernur menegaskan agar pemerintah tidak membuat masalah baru dengan program transmigrasi di Papua, karena akan banyak migrasn masuk lagi ke Papua dari berbagai pulau di Indonesia, sehingga membuat orang Papua akan tersisih dan mereka akan menjadi minoritas dalam tanah mereka, menjadi miskin yang luar biasa dan akan menjadi pengemis.

“Saya kurang tahu, apakah ini akan memicu konflik, sehingga oleh karena kebijakan pemerintahan Jokowi untuk program transmigrasi dihentikan. Tidak boleh lagi ada program transmigrasi di Papua,” tandasnya.  

Gubernur mengatakan jika ada program transmigrasi, mestinya dilakukan transmigrasi lokal di Papua sendiri dalam upaya memajukan kesejahteraan rakyat Papua.

Bahkan, jika perlu pemerintah membiayai program transmigrasi lokal di Papua itu.  “Buatkan mereka rumah, taruh mereka ditempat yang bagus, kasih honor supaya bisa membangun, tanah-tanah mereka digarap siapkan tanah-tanah pertanian, beli oleh pemerintah pusat, jangan buat program transmigrasi baru lagi di Papua,” jelasnya.

Gubernur kembali  menegaskan bahwa program Jokowi yang namanya Transmigrasi tidak boleh ada di Papua.

Apalagi, ujar Gubernur Lukas Enembe, sudah empat  tahun program transmigrasi tidak boleh masuk ke Papua, sehingga dalam kebijakannya,  Gubernur Lukas Enembe juga melanjutkan program bahwa  tidak boleh lagi ada program transmigrasi masuk ke Papua.

“Itu tidak boleh, orang Papua yang miskin saja dibuat mereka beli lahan mereka, siapkan rumah, transmigrasi lokal saja, kirim dana untuk program itu. Jangan kirim program bodoh yang akan berdampak tidak bagus di Papua, itu yang kami minta,” pungkasnya.  (bat)