Gubernur Tanyakan Nasib Otsus Papua Ke Presiden

JAYAPURA- Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan perdana dengan seluruh gubernur dan Kapolda di Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bersama Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/11).

Dalam kesempatan ini, Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH sempat menyakan kepada Presiden Jokowi tentang nasib Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan Aceh.

 “Gubernur sempat menyampaikan pertanyaan kepada Presiden Jokowi, bagaimana nasib Otsus Papua dan Aceh,” kata Juru Bicara Gubernur, Lamadi de Lamato kepada Cenderawasih Pos, tadi malam.

 Hanya saja, kata Lamadi De Lamato, pertanyaan ini tidak langsung dijawab oleh Presiden Jokowi tentang UU Otsus Bagi Provinsi Papua. “Presiden Jokowi tidak bisa langsung menjawab, mungkin akan ada pertemuan langsung seara tersendiri. Itu yang disampaikan gubernur,” ujarnya.

Hanya saja, Gubernur Lukas Enembe menyampaikan apresiasi terhadap digelarnya Rapat Kerja Nasional Kabinet Kerja dengan tema Sinergisitas Penyelenggaraan Pemerintahan ini, karena sejalan dengan kebijakan dan berbagai terobosan yang dilakukan di Papua.

 “Beliau menilai sangat positif, karena yang dialami dan dirasakan oleh gubernur, kebijakan yang sifatnya cepat, tapi birokrasi dibawah tidak cepat merespon, apalagi  sejalan dengan Gubernur,” katanya.

Bahkan, kata Lamadi, Gubernur merindukan gerak cepat yang dilakukan Presiden Jokowi bisa dilakukan di Papua, yang dapat direspon dengan cepat oleh jajaran biorkasi dibawahnya.

Yang jelas, lanjut Lamadi, pertemuan itu, dinilai Gubernur sangat positif bagi daerah, termasuk bagi Provinsi Papua terhadap langkah-langkah dan program Presiden Jokowi.

 “Ya, itu tentu saja karena Presiden menganggap bahwa Gubernur sebagai tangan kanan Presiden, sedangkan kabinet kerja adalah tangan kiri Presiden dalam kabinet, sehingga bisa bersinergi dalam melakukan percepatan pembangunan khususnya di daerah termasuk di Papua,” katanya.

Bahkan, Gubernur mengharapkan agar program – program yang akan dilakukan Presiden yang disampaikan dalam rakornas itu bisa dirasakan hingga ditingkat bawah atau daerah secara simultan, sehingga Gubernur yakin pembangunan di daerah bisa bertumbuh dengan cepat.

Rakernas Gubernur Se-Indonesia dan pertemuan Gubernur  dengan Presiden di Istana Negara ini, kata Lamadi, membahas apa yang dilakukan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pemerintahannya.

 Presiden Jokowi meminta kepada gubernur seluruh Indonesia untuk bisa saling bekerjasama mempekuat kebijakan presiden dalam berbagai bidang, salah satunya ijin yang menghambat di daerah, dengan membuka pelayanan terpadu satu pintu.

“Prinsipnya kebijakan-kebijakan guberur, itu tidak perlu lagi melalui hal-hal yang sifat koordinasi yang sifatnya bertele-tele yang akan menghambat proses pembangunan di daerah,” imbuhnya. (bat)