BKD Diminta Tidak Persulit Kenaikan Pangkat Pegawai

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH melantik Drs Nicolaus Wenda sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Jumat (31/10)

Nicolaus Wenda Jadi Kepala BKD Provinsi Papua

JAYAPURA-Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, Drs Nicolaus Wenda kini dipromosikan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, menggantikan pejabat sebelumnya, Charles R Kambuaya, S.Sos yang telah pensiun.

 Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH secara resmi mengambil sumpah dan janji serta melantik Nicolaus Wenda di Aula Kantor BKD Provinsi Papua, Jumat (31/10).

 Gubernur Lukas Enembe mengatakan pengangkatan ini dilakukan bertepatan dengan berakhirnya masa tugas dan pengabdian Kepala BKD yang lama, Charles Kambuaya, setelah diberikan kesempatan menyelesaikan tugas-tugas Gubernur.

Pelantikan Nicolaus Wenda menjadi Kepala BKD Provinsi Papua, Gubernur mengakui bahwa yang bersangkutan telah siap dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan itu.

 “Semua staff yang ada di kepegawaian harus mendukung beliau dalam melaksanakan tugas,” katanya.

Apalagi, jelas Gubernur, jumlah pegawai di Provinsi Papua hampir mencapai 7 ribu lebih, sehingga perlu ditertibkan.

 Gubernur mengatakan bahwa di BKD biasanya sangat rawan karenanya yang bertugas di kepegawaian harus orang-orang yang paham masalah kepegawaian.

 “Ya, mereka harus paham. Jangan tidak paham ditempatkan disitu lalu bicara sembarang, akhirnya terjadi blunder karena penetuan nasib juga ada disitu. Kerahasiaan negara juga ada di kepegawaian,” katanya.

Dikatakan, sumpah dan janji yang telah diucapkan saat menjadi PNS tidak boleh dilupakan, karena menjadi dasar dari pelaksanaan tugas.

Ia juga meminta BKD melakukan penertiban da penataan terhadap para pegawai di Provinsi Papua, karena kemungkinan ada yang masuk kantor dan ada yang tidak masuk kantor, namun tetap terima gaji saja.

Gubernur meminta kepada BKD untuk tidak mempersulit kenaikan pangkat bagi para pegawai. “Nasib pegawai ada di tangan bapak-bapak yang ada di BKD, jadi kalau sudah di meja saya dokumen kenaikan pangkat IVA dan IVB itu paling lama bertahan diruangan saya satu bulan, tapi saya usahakan lebih cepat,” jelasnya.

Untuk itu, Gubernur meminta tidak mempersulit kenaikan pangkat bagi para pegawai di Provinsi Papua, karena itu BKD dan Sekda harus menyamakan alur atau prosesnya, sehingga tidak bertahan lama di BKD.  

“Jangan tahan lama disitu akhirnya pegawai bicara gubernur bikin apa saja dan SK kami sudah hampir satu tahun tidak ditandatangan. Tiga rangkap itu Gubernur tanda tangan basah, jadi kadang saya sudah lihat diatas meja tidak boleh lewat dari satu minggu, sampai pagi saya tanda tangan, karena itu nasib orang dan keluarganya ada disitu,” jelasnya.

Gubernur sempat mengungkapkan waktu menjadi pegawai mau naik ke Eselon III, namun sudah 2 tahun tidak turun SK-nya, sehingga ia berharap tidak dipersulit lagi.

“Jangan coba-coba persulit, karena untuk pegawai kecil itu kehidupan mereka,” ungkapnya.

Gubernur meminta agar kepala badan, sekretaris dan kepala bidang serta pejabat eselin IV tidak boleh jalan sendiri-sendiri dan membentuk kelompok sendiri, tetapi harus bersatu untuk mengurus nasib orang banyak itu.

Untuk itu, ia juga minta perlunya penataan kelembagaan, menjaga kekompakan dan menjaga kearsipan dan dokumen penting dan yang tidak bisa diketahui oleh orang lain.

“Dengan kepala yang baru diharap kalian saling membantu mengurus kepentingan-kepentingan pegawai dan tugas yang melekat.

Gubernur memingatkan agar pegawai di BKD jangan lagi main-main karena gubernur tidak bisa menjangkau hal-hal seperti itu dibawah. “Jadi, saling percaya dan dikerjakan baik, maka kamu akan mendapat doa-doa dari keluarga mereka yang berpangkat kecil, jadi ini yang penting,” imbuhnya.

Kepala BKD Provinsi Papua, Drs Nicolaus Wenda mengakui siap melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya. “Saya siap melanjutkan tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan pejabat sebelumnya. Yang kurang akan kami benahi, yang tidak dilaksanakan akan dilanjutkan,” ujarnya.

Namun, imbuh Nicolaus Wenda, perlu dukungan dan koordinasi kerja yang baik dengan semua jajarannya dan instansi lain. (bat)